Dampak Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus
Dampak negative
Operasional pendidikan ABK dengan biaya tinggi, berdampak pada keluarga yang tidak mampu sehingga tidak dapat menikmati layanan pendidikan yang layak dan tepat. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan pendidikan ABK ini, sementara aturan dan perundang-undangan memberikan hak pendidikan untuk setiap anak termasuk ABK.
Terlihat juga disini dampak aturan dan perundang-undangan tersebut terhadap layanan pendidikan ABK, jika belum ada solusi atau gambaran yang jelas tentang operasional pendidikan untuk sekolah-sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan ABK atau disebut SEKOLAH INKLUSI. Tidak semua sekolah di Indonesia mampu menyelenggarakan operasional pendidikan sekolah Inklusi, sebab kita tahu banyak hal yang harus disiapkan untuk seperti : alat, media, perlengkapan, sarana prasarana, terapi dan tenaga professional untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Kurangnya sosialisasi tentang layanan pendidikan inklusi pada masyarakat, berdampak pada harapan orangtua ABK, agar anak mereka dapat sembuh setelah mendapatkan pendidikan dan memiliki kemampuan seperti anak-anak typical lainnya. Sehingga dampaknya adalah memaksakan anak ABK untuk mencapai target-target tertentu terutama secara akademik. Hal ini terlihat dari tuntutan orangtua murid ABK pada sekolah-sekolah regular atau sekolah inklusi. Banyak terjadi di lapangan, tuntutan orangtua yang berlebihan, misalnya di PAUD : “setelah anak saya selesai di kelompok A, saya mau dia bisa di kelompok B karena saya mau tahun depan umurnya 7 tahun anak saya sudah di sekolah dasar”. Kasus ini banyak sekali terjadi sehingga orangtua tidak lagi menyadari sebenarnya kebutuhan anak mereka. Tentu ini berdampak pada anak. Dampak pendidikan pada ABK tidak lagi mempertimbangkan perkembangan anak dan kebutuhan khusus mereka.
Operasional pendidikan ABK dengan biaya tinggi, berdampak pada keluarga yang tidak mampu sehingga tidak dapat menikmati layanan pendidikan yang layak dan tepat. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan pendidikan ABK ini, sementara aturan dan perundang-undangan memberikan hak pendidikan untuk setiap anak termasuk ABK.
Terlihat juga disini dampak aturan dan perundang-undangan tersebut terhadap layanan pendidikan ABK, jika belum ada solusi atau gambaran yang jelas tentang operasional pendidikan untuk sekolah-sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan ABK atau disebut SEKOLAH INKLUSI. Tidak semua sekolah di Indonesia mampu menyelenggarakan operasional pendidikan sekolah Inklusi, sebab kita tahu banyak hal yang harus disiapkan untuk seperti : alat, media, perlengkapan, sarana prasarana, terapi dan tenaga professional untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Kurangnya sosialisasi tentang layanan pendidikan inklusi pada masyarakat, berdampak pada harapan orangtua ABK, agar anak mereka dapat sembuh setelah mendapatkan pendidikan dan memiliki kemampuan seperti anak-anak typical lainnya. Sehingga dampaknya adalah memaksakan anak ABK untuk mencapai target-target tertentu terutama secara akademik. Hal ini terlihat dari tuntutan orangtua murid ABK pada sekolah-sekolah regular atau sekolah inklusi. Banyak terjadi di lapangan, tuntutan orangtua yang berlebihan, misalnya di PAUD : “setelah anak saya selesai di kelompok A, saya mau dia bisa di kelompok B karena saya mau tahun depan umurnya 7 tahun anak saya sudah di sekolah dasar”. Kasus ini banyak sekali terjadi sehingga orangtua tidak lagi menyadari sebenarnya kebutuhan anak mereka. Tentu ini berdampak pada anak. Dampak pendidikan pada ABK tidak lagi mempertimbangkan perkembangan anak dan kebutuhan khusus mereka.
