Syesya Molina

Jakarta - Kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjadi managing director Bank Dunia ternyata ramai dibicarakan di situs microblogging Twitter. Pada Rabu sampai pukul 11 pagi, nama Sri Mulyani menjadi trending topic (topik yang paling banyak dibicarakan) sedunia dan dia ada di peringkat ke 6. Topik Sri Mulyani itu bahkan mengalahkan, idola remaja sedunia Justin Beiber dan klub basket kondang dari Amerika Serikat, Lakers. Ini "prestasi" mengejutkan, menjadi pembicaraan terpanas pengguna Twitter di dunia.

Biasanya yang ada di peringkat tersebut adalah yang berkaitan dengan remaja atau ABG. Ada yang memuji penunjukan tersebut, tapi ada juga yang sedih. Penulis buku kondang Raditya Dika dengan akun @radityadika, misalnya, memuji penunjukan itu. "Selamat, ibu Sri Mulyani. Hebat sekali. :)," katanya. Padahal, Raditya, penulis yang ngetop dengan buku "Kambing Jantan" ini biasa menulis di Twitter dengan obrolan yang penuh banyolan Yang berduka dengan mundurnya Sri Mulyani ini juga banyak.

Mereka menyesalkan Sri Mulyani yang memilih berkantor di Bank Dunia membawahi 3 wilayah di dunia. "Sri Mulyani akan berhenti Juni. Ke World Bank.

Bendera hitam untuk reformasi birokrasi," kata Goenawan Mohammad, pemilik akun gm_gm. Hendratmoko, pengguna akun lainnya juga menulis, "Pilihan tepat daripada capek dg bos yg gak tegas. RT @budionodarsono: Sedih ya, akhirnya Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan!."

Apa pun perasaan para pengguna Twitter, mungkin itu tak akan mengubah keputusan Sri Mulyani. Walaupun, kadangkala Twitter juga punya pengaru besar untuk menggulirkan sebuah isu. Contohnya, Menteri Sosial Salim Assegaf Rabu ini mendatangi kantor Polisi Sektor Mampang, Jakarta Selatan, minta ditilang karena mobilnya bernomor polisi RI 32, Selasa 4 Mei masuk ke jalus busway. Pelanggaran itu kemudian berbuntut kecaman panjang di Twitter.

sumber: Harian Tempo

Semua gratis

Siang itu, saya juga memiliki kesempatan makan siang bersama ratusan siswa Torpparinmaki. Berbagai menu makan siang yang bergizi tersedia, mulai dari susu, roti, pasta, ikan asap, dan sup. Semua itu disediakan sekolah secara gratis.

Biaya pendidikan di Finlandia seluruhnya gratis, mulai pendidikan dasar hingga universitas. Pemerintah bahkan menyediakan bus jemputan untuk murid sekolah dasar. Jika tidak ada bus jemputan, pemerintah memberikan subsidi uang transportasi untuk siswa.

Di luar itu, pemerintah menyediakan buku-buku dan perpustakaan lengkap. Kasarnya, murid di Finlandia tinggal datang ke sekolah untuk belajar tanpa memikirkan biaya untuk makan siang, ongkos, dan buku.

Pemerintah menyediakan anggaran 5.200 euro atau sekitar Rp 70 juta untuk setiap siswa per tahun. Leo Pahkin, konselor pendidikan dari Badan Pendidikan Nasional Finlandia, menyebutkan, setiap tahun ada sekitar 52.000 murid pendidikan dasar. Dengan demikian, anggaran yang disediakan pemerintah untuk murid pendidikan dasar mencapai Rp 3,64 triliun per tahun.

Di Indonesia, anggaran pendidikan dasar sembilan tahun sekitar Rp 21 triliun dari total anggaran pendidikan nasional Rp 43,4 triliun per tahun. Namun, anggaran itu diperuntukkan bagi jutaan murid di seluruh Indonesia.

Dari sisi anggaran pendidikan, Indonesia memang tertinggal. Namun, kualitas pendidikan sebenarnya tidak melulu ditentukan oleh anggaran. Yang juga penting diperhatikan adalah bagaimana pemerintah membuat sebuah sistem pendidikan dengan prinsip-prinsip yang kuat dan hasil terukur. Tidak seperti sekarang, sistem pendidikan di Indonesia seolah hanya berkutat pada kontroversi mengenai UN.

Finlandia membuktikan tanpa UN, sistem pendidikannya berhasil menempati urutan satu di dunia.

Sekolah Gratis Bukan Mimpi

Finlandia pada awal musim semi, pertengahan September lalu. Udara mulai berkabut dan dingin hingga menusuk tulang. Namun, hal itu sama sekali tidak menghalangi para murid untuk datang dengan sepeda ke Torpparinmaki Comprehensive School di pinggiran ibu kota Helsinki.

Pagi itu saya diberi kesempatan oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia untuk melihat proses belajar-mengajar di sekolah yang memberikan pendidikan dasar kelas I hingga IX. Bangunan sekolah itu tidak mewah. Bentuknya bahkan lebih mirip gudang atau gedung olahraga bulu tangkis. Namun, ini adalah salah satu sekolah yang—katanya—berkualitas tinggi di Finlandia.

Di sekolah ini tercatat 420 siswa yang terdiri dari 380 murid umum dan 40 murid yang perlu mendapat perlakuan khusus. "Murid khusus" ini adalah murid yang memiliki masalah sehingga perlu diberi perlakuan khusus. Ada yang sulit belajar atau stres karena orangtua bercerai.

Di Finlandia, kasus perceraian sangat tinggi, hampir 50 persen perkimpoian. Akibatnya, banyak anak-anak yang bermasalah di sana. Mereka inilah yang perlu mendapat perhatian khusus.

Para murid khusus ini biasanya ditangani oleh guru konseling. Jika kasusnya agak berat, mereka akan ditangani psikolog. Murid khusus yang sudah bisa mengatasi masalahnya akan bergabung lagi di kelas umum.

Sulit membedakan mana yang tergolong murid khusus dan mana yang bukan. Pasalnya, para murid khusus ini tidak dipisahkan dari murid lainnya ketika belajar. "Kami sengaja tidak memisahkan mereka untuk menghindari stigma negatif," ujar Sampsa Vuorio, seorang guru di sekolah itu.

Sekadar catatan, di sekolah itu terdapat 30 guru yang mengajar penuh dan 20 anggota staf sekolah. Di luar itu, ada beberapa relawan yang membantu proses belajar-mengajar di sekolah tersebut. Sebelum bergabung di sekolah itu, para guru harus melalui proses penyaringan yang sangat ketat. Hanya lulusan terbaik yang bisa menjadi guru. Kualitas guru memang menjadi faktor utama keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia.

Suasana belajar di sekolah itu secara umum tampak berbeda dengan suasana belajar sekolah di Indonesia. Di Torpparinmaki, proses belajar-mengajar tidak dilakukan di kelas-kelas besar seperti di Indonesia. Murid tampak belajar di mana saja di hampir semua sudut sekolah. Murid kelas I hingga kelas IX bisa saja belajar di tempat yang sama dengan mata pelajaran berbeda-beda.

Di sebuah ruangan yang lebih mirip selasar, 10 murid dengan tekun belajar dengan menggunakan komputer. Ada yang belajar mengarang, matematika, desain, dan belajar bahasa Inggris, Swedia, atau Bahasa Jerman. Di aula ada beberapa anak yang belajar melukis.

Vuorio menjelaskan, sistem pendidikan di Finlandia memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Siswa yang tertinggal di mata pelajaran tertentu, misalnya, akan mendapatkan kelas ekstra. "Kami memberi ketentuan, untuk kelas VIII, misalnya, siswa harus memiliki kemampuan matematika hingga tingkat tertentu. Jika siswa membutuhkan, kami sediakan kelas ekstra," ujarnya.

Vuorio menjelaskan, hingga kelas IV siswa tidak diberi penilaian angka atau skor. Penilaian lebih bersifat kualitatif. Mulai kelas V, barulah murid diberi penilaian dengan skor. "Buat kami, angka tidak terlalu penting. Apalah arti angka V atau IX dalam sebuah tes. Yang penting bagi kami adalah siswa pada akhirnya menguasai materi pelajaran," kata Vuorio.

Untuk jangka waktu tertentu, guru akan mengevaluasi hasil pembelajaran di konferensi guru. Pada kesempatan ini, guru akan membahas kekurangan dan kelebihan metode belajar yang berlangsung di sekolah. Evaluasi ini tidak ada kaitannya dengan naik tidaknya siswa ke kelas lebih tinggi, sebab di Finlandia tidak ada siswa yang tinggal kelas.

"Kebijakan tidak menaikkan siswa itu kami anggap tidak baik. Ini akan mengganggu kepercayaan diri siswa," ujar Vuorio.

Pemerintah sendiri mengukur kualitas pendidikan dengan ujian nasional (UN). Namun, UN tidak digelar setiap tahun untuk setiap mata pelajaran. Tes bahasa Inggris, misalnya, hanya dilakukan di kelas V dan IX.

Ujian ini juga tidak diikuti oleh semua siswa. Pemerintah akan menentukan peserta dengan cara random di kelompok siswa cerdas, menengah, dan kurang. Hasil ujian ini digunakan untuk bahan evaluasi, bukan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa seperti di Indonesia.

Siswa yang menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun kemudian meneruskan pendidikan ke sekolah menengah setingkat SMA. Setelah itu, siswa bisa mengikuti ujian masuk universitas atau politeknik.

sumber :www.kompas.com

Siswa CIBI Butuh Perlakuan Khusus

Pentingnya perhatian untuk anak-anak cerdas berbakat istimewa (CI/BI) masih belum diwadahi dengan optimal. Baik pemerintah yang belum memberikan aturan tegas hingga sekolah yang belum memberi ruang khusus bagi mereka. Karena itu perlu adanya upaya membangun kepedulian masyarakat terhadap anak-anak CI/BI ini.

Hal tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi dalam konferensi nasional pertama Asosiasi pendidikan khusus untuk siswa CIBI yang digelar di Kota Malang kemarin. “Jika tidak ada perhatian lebih kepada anak-anak CIBI ini, saya khawatir akan terjadi pembajakan SDM oleh pihak luar,” ungkap Sekretaris Jenderal PP Asosiasi CI/BI, Amril Muhammad SE M.Pd kepada Malang Post saat di Malang.

Dosen Managemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menuturkan, anak-anak CI/BI atau istilahnya gifted ini banyak yang diwadahi di sekolah-sekolah luar negeri. Mereka diberi beasiswa studi gratis di sana. Jika ini dibiarkan maka Indonesia akan kehilangan potensi SDM terbaiknya. Karena itulah diharapkan ada aturan tegas dari pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan CI/BI yang di sekolah diwujudkan dalam sekolah akselerasi ini. Apalagi saat ini belum ada legalitas yang tegas mengenai model pendidikan ini.

“Ada pihak yang tidak paham bahkan tidak suka yang akhirnya memunculkan larangan-larangan. Karena itu kami mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan PP atau permendiknas untuk program CI/BI ini,” tandasnya.

Diakuinya, selama ini masih banyak sekolah yang belum mewadahi siswa dengan kemampuan istimewa ini. Dengan alasan tidak mau menimbulkan diskriminasi antar siswa jika siswa gifted ini harus ditempatkan di kelas khusus. Padahal menurutnya siswa berhak mendapatkan apa yang sesuai kebutuhannya. Karena karakteristik anak gifted ini adalah tidak bisa belajar dengan siswa yang lambat maka jika tetap dijadikan satu kelas yang muncul adalah under receiver.

Anak akan sulit menerima materi dari gurunya. “Mereka memang harus mendapatkan layanan khusus, tapi sosialisasi tetap diperlukan dan bisa dilakukan melalui kegiatan non pembelajaran,” tandasnya. Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi satu juta lebih siswa dengan potensi gifted ini. Namun baru 9.951 siswa yang terakomodir di sekolah-sekolah penyelenggara CI/BI. Sementara jumlah lembaga pendidikan yang sudah membuka program ini sebanyak 311 sekolah dari 126 ribu sekolah.

sumber : Harian Waspada